JAKARTA--MIOL: Sebanyak 23 Panitia Pemilihan Suara (PPS) melapor ke Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) DKI Jakarta. Mereka melaporkan perampasan Data Pemilih Tetap/Sementara (DPT/DPS) oleh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Di wilayah Jakarta Timur, salah satu perwakilan PPS Hasan Sarkowi, mendatangi kantor KPUD DKI Jakarta, Rabu (27/6).
"Selasa (26/6), sekitar pukul 20.00 WIB, empat orang memasuki kantor PPS dan merampas DPT. Sebelumnya mereka menggebrak meja," kata Hasan.
Sementara tiga PPS di Jakarta Pusat melalui empat Kepala Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)juga ikut melapor KPUD DKI Jakarta.
Koordinator tim advokasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Muhammad Syawal mengungkapkan pihaknya pun masih menunggu laporan dari PPS lainnya yang mengalami hal serupa.
"Yang sudah kami laporkan PPK Karet Tengsin dari PPS Tanah Abang, PPK Cempaka Baru dari PPS Kemayoran dan PPK Bungur dari PPS Senen," kata Syawal.
Namun laporan dari PPS Jaktim belum diteruskannya karena menunggu PPK yang terkait langsung. Syawal berjanji tetap mendampingi proses hukum hingga terbitnya Berkas Acara Perkara (BAP).
Sementara Ketua KPUD DKI Jakarta Juri Ardiantoro akan menahan berkas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di pihaknya. "KPU Kabupaten, PPS dan PPK se Jakarta tidak diperkenankan memberikan, meminjamkan atau memindahtangankan DPT kepada pihak lain baik dalam bentuk hard copy atau soft copy," kata Juri.
Ketua PPS Tanah Abang Haris Sumarno mengaku kader PKS secara terang-terangan memaksa pihaknya memotokopi DPS dan DPT sejak pukul 1 dinihari pada Selasa lalu.
"Dengan menggunakan atribut PKS ranting Tanah Abang, mereka bersikeras hingga pukul 11.00 akhirnya satu bundel DPT berhasil mereka bawa," kata Haris.
Pihak Panwasda DKI Jakarta menanggapi hal ini meminta pihak yang merasa diintimidasi untuk mengisi formulir yang telah disediakannya. "Nanti seluruh PPS dan PPK melalui utusannya harus mengisi formulir berita acara ini. Setelah itu kami akan meneruskan ke yang berwajib," kata Ketua Panwasda DKI Jakarta Suhartono. (Ang/OL-02).
----------------------------------------------------------------
Orang PKS & FBR Lempari KPUD dengan Telur Sekilo
Rabu, 27 Juni 2007, 15:26:56 WIB
Laporan: Zamakhsyari Abrar
tabloid sensitif
Jakarta, Rakyat Merdeka. Sekitar 400 kader PKS kembali mengepung Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Rabu (27/6) siang.
Dalam aksi ini massa sempat melempari plang Kantor KPUD dengan telur sekilo dan tomat. Sempat pula terjadi dorong-dorongan. Massa yang marah juga menuding Ketua KPUD Juri Ardiantoro tidak waras.
Kontributor Situs Berita Rakyat Merdeka Danang Fajar melaporkan aksi gabungan ini juga melibatkan FBR, Prabas, dan aliansi masyarakat lainnya.
Dalam orasinya massa menuntut agar KPUD bersikap lebih terbuka dalam mensosialisasikan daftar pemilih tetap.
Sebelumnya puluhan masiswa teknik Universitas Swadharma juga berdemonstrasi di tempat yang sama. Mahasiswa membawa bebek hitam yang dikalungkan karton bertuliskan nama Juri Ardiantoro.
Mereka menuntut agar KPUD dibubarkan. Mahasiswa juga mencoret-coret jalan dengan sejumlah tulisan yang menghujat lembaga penyelenggara pemilu itu seperti KPUD telah gagal. mak
------------------------------------------------------------------
PPS Kelurahan Cemput Juga Dipaksa Oknum Tim Sukses
Rabu, 27 Juni 2007, 10:32:32 WIB
Laporan: Fatahillah
tabloid sensitif
Jakarta, Rakyat Merdeka. Upaya desakan dari oknum tim sukes calon gubernur kepada petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memperlihatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terjadi lagi. Kali ini dialami oleh petugas yang berada di Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Hal serupa sebelumnya terjadi di Kelurahan Karet Tengsing, Tanah Abang, yang berujung pada perampasan satu bundel data pemilih tetap, sehingga harus diadukan kepada aparat kepolisian.
“Baru saja kita mendapatkan kabar bahwa ada yang meminta petugas PPS kita yang ada di Kelurahan Cempaka Putih memperlihatkan data pemilih. Ini merupakan desakan yang sama dengan yang dialami PPS Karet Tengsing. Tapi kita instruksikan agar bagaimanapun caranya agar data tersebut tidak jatuh ke tangan pihak lain,” ungkap Anggota KPU Jakarta Pusat Syarif kepada wartawan.
Dirinya mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu agar tidak memaksakan kehendak untuk meminta data itu dari petugas PPS ataupun PPK. Sebab, daftar pemilih tetap itu harus dalam proses penyusunan dari kelurahan ke tingkat kecamatan dan KPU kota .
“Adanya keinginan pihak tertentu mengkopi data pemilih bisa menghambat proses penyusunan dan meresahkan petugas PPS dan PPK dalam menjalankan tugasnya,” imbuhnya.
Seperti diberitakan Situs Berita Rakyat Merdeka sebelumnya, terdapat oknum yang mengaku sebagai tim sukses salah kandidat gubernur telah melakukan perampasan data pemilih dari PPS Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. iga
Berbagai Sumber
